HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.
Di masa sekarang ini khususnya dalam hal berusaha atau berinovasi, banyak hal yang mengandung keunikan yang berasal dari ide atau intelektual dari pemiliknya. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide atau inovasi tersebut. Dengan mendaftarkan ide atau inovasi tersebut maka akan memberikan perlindungan hukum serta manfaat ekonomis bagi pencipta atau pemiliknya.
MEREK HAK CIPTA LAINNYA
Merek memiliki peran yang sangat penting dalam beberapa bidang. Dalam bidang bisnis dan perdagangan, Merek digunakan sebagai tanda pengenal setiap produk dalam membedakan produk-produk yang beredar di masyarakat. Merek sebagai tanda pengenal dari suatu produk sangatlah penting agar masyarakat selaku konsumen dapat mengidentifikasi satu produk dengan produk yang lain.
Para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya Merek dalam menjaga keorisinilan ide. Dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain.
Merek merupakan ciri khas atau pembeda dari usaha Anda. Meskipun nantinya ditemukan produk yang Anda jual sejenis dengan produk perusahaan lain, merek Anda akan menjadi pembeda dan jaminan atas mutu barang atau jasa yang ditawarkan.
Dengan memiliki Hak Merek, Anda memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial, dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama.
Dalam sistem pendaftaran Merek di Indonesia dikenal istilah “first to file”, siapa yang terlebih
dahulu mengajukan permohonan akan menerima tanggal penerimaan serta nomor pendaftaran terlebih
dahulu berupa tanda daftar elektronik atau E-filing.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis, merek yang dilindungi adalah
merek yang sudah terdaftar, artinya merek yang sudah terbit sertifikat dan merek yang sudah memiliki
E-filing pendaftaran mereknya.
Merek dagang menjadi sesuatu yang penting dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dipakai sebagai identitas usaha yang menjadi pembeda antara produk yang dibuat oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Secara legal, merek dagang menjadi alat bukti kepemilikan yang sah di Indonesia jika telah terdaftar dalam sistem pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurut Pasal 36 UU MIG, permohonan perpanjangan disetujui apabila:
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang
adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan
barang/jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan pada saat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan (6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo masa perlindungan Mereknya), sampai dengan pada saat 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir (Selama 6 Bulan setelah tanggal jatuh tempo masa perlindungan Mereknya) dengan membayar Nilai PNBP perpanjangan 2 kali lipat dari pada Nilai PNBP Perpanjangan Merek 6 bulan Sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek.
Dalam hal merek tidak diperpanjang, maka DJKI akan memberikan status “Kadaluarsa” pada merek Anda (lihat contoh pada gambar di bawah ini). Konsekuensinya, merek yang telah kadaluarsa dapat digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain dengan nama yang serupa.
Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat Hak dari penciptanya untuk mendapatkan nilai ekonomis dari setiap ide yang mereka wujudkan dalam wujud ciptaan karya memiliki perlindungan hukum dan dapat dicatatkan penciptaan dari karya-karyanya. Disinilah hukum berperan dan bermanfaat untuk mendaftarkan pencatatan hak cipta yang berfungsi untuk melindungi suatu ciptaan yang berupa hasil karya yang dihasilkan untuk diambil nilai ekonomisnya.
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
2.299.000
Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Pada aturan
tersebut, produk kekayaan intelektual seperti konten youtube, musik, kuliner, sampai fesyen bisa
dijadikan jaminan utang. Kekayaan Intelektual yang bisa dijadikan jaminan utang harus memiliki 2
syarat:
1. Terdaftar di DJKI, dan Kementerian Hukum dan HAM
2. Sudah dikelola (dikomersilkan) baik secara mandiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lain
Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase, dan seni terapan
Arsitektur
Peta
Seni Batik
Fotografi
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan
Lama waktu perlindungan Hak cipta dilihat dari jenis ciptaannya, pada umumnya jangka waktu perlindungan Hak cipta adalah 50 – 70 tahun.
Hubungi TOP Legal melalui WhatsApp dan nikmati kenyamanan dan profesionalitas Legal Service terbaik Kami.
Konsultasi Sekarang